HAL-SEL, MEDANPers.id – Pengurus Koperasi SIBELA Bintang Selatan menyampaikan pernyataan sikap sekaligus sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terkait kondisi transportasi laut pada rute Kupal–Kawasi dan Kawasi–Kupal. Koperasi yang menjadi wadah bagi pengusaha serta operator transportasi laut lokal itu meminta pemerintah segera memfasilitasi rapat koordinasi dengan melibatkan PT Harita Group, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta seluruh pihak terkait guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Dalam pernyataan resminya, Pengurus Koperasi SIBELA Bintang Selatan menilai keberadaan forum koordinasi sangat penting sebagai langkah awal membangun komunikasi yang terbuka dan menghasilkan kebijakan yang berkeadilan bagi semua pihak. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif sebagai mediator agar berbagai persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Senin, 29/06/2026.
Ketua dan pengurus koperasi menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama adalah agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan rapat koordinasi dengan menghadirkan PT Harita Group, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta Koperasi SIBELA Bintang Selatan. Pertemuan tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan iklim investasi di daerah.
Selain itu, koperasi meminta agar karyawan PT Harita Group golongan I, II, dan III dialokasikan menggunakan jasa speed boat lokal pada rute Kupal–Kawasi maupun Kawasi–Kupal. Menurut mereka, kebijakan tersebut merupakan bentuk pemberdayaan terhadap transportasi laut milik masyarakat lokal yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak keluarga.
Pengurus koperasi juga mendesak Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap operasional empat kapal cepat milik PT Harita Group. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup dampaknya terhadap pelayanan transportasi masyarakat, keberlangsungan usaha speed boat lokal, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan kebutuhan transportasi di wilayah tersebut.
Apabila dari hasil evaluasi ditemukan bahwa keberadaan armada tersebut tidak lagi proporsional dengan kebutuhan layanan dan memberikan dampak signifikan terhadap usaha transportasi masyarakat, koperasi meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pencabutan trayek atau mengeluarkan dua kapal cepat milik PT Harita Group sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Koperasi SIBELA Bintang Selatan juga meminta Pemerintah Daerah menyusun kebijakan yang mampu menciptakan ruang usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku transportasi laut lokal. Menurut mereka, keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan terhadap usaha masyarakat harus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan.
Tidak hanya itu, koperasi turut menyoroti pentingnya kepastian dan transparansi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan transportasi laut pada rute Kupal–Kawasi dan Kawasi–Kupal. Mereka berharap seluruh keputusan yang diambil pemerintah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan para pemangku kepentingan sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Dalam aspek operasional, koperasi juga meminta Pertamina menyediakan BBM subsidi jenis Pertalite bagi transportasi laut yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan BBM bersubsidi dinilai akan membantu menekan biaya operasional para operator speed boat lokal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Pengurus Koperasi SIBELA Bintang Selatan menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk aspirasi yang mengedepankan penyelesaian melalui dialog, musyawarah, dan kerja sama antarpihak. Mereka berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pihak terkait dalam sebuah rapat koordinasi.
Koperasi optimistis bahwa melalui komunikasi yang terbuka dan kebijakan yang transparan, akan tercipta solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, pelayanan transportasi laut, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada aktivitas transportasi di jalur Kupal–Kawasi dan Kawasi–Kupal. (Red)
Social Header