BADUNG, 13 Mei 2026,MedanPers.Id
Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Rabu. Alasannya klise: meninjau kualitas pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian di Bali.
Tapi waktunya yang bikin publik bertanya.
Datang Saat Bali Kepung Kasus WNA Bermasalah
Kunjungan ini terjadi di tengah memanasnya sorotan terhadap maraknya WNA bermasalah di Bali. Dari kasus penipuan investasi, pelanggaran visa, sampai jaringan judi online yang diduga melibatkan warga asing.
Publik belum lupa kasus Hayam Wuruk yang menyeret 320 WNA admin judol dan 15 sponsor lokal. Bali sendiri sudah lama jadi “ladang” pelanggaran keimigrasian karena turis dan pekerja asing yang kebal aturan.
Di saat itulah DPR datang. Mengecek pelayanan? Atau sekadar datang, foto bersama, lalu pulang bawa laporan formalitas?
*Pelayanan Bagus di Kertas, Kacau di Lapangan*
Di atas meja, laporan pelayanan publik Imigrasi Bali mungkin terlihat rapi. Antrian online, e-visa, layanan cepat.
Tapi di lapangan, cerita berbeda. Pengawasan longgar, banyak WNA kerja ilegal, dan proses deportasi yang lambat. Masyarakat lokal sudah muak melihat aturan seperti hanya berlaku untuk rakyat kecil.
Kalau pengawasan benar-benar jalan, kenapa Bali masih jadi surga bagi WNA yang melanggar?
DPR Harus Berani Bongkar, Bukan Cuma Tinjau
Kunjungan kerja seharusnya bukan ajang seremonial. Komisi XIII punya wewenang untuk membongkar lemahnya pengawasan dan menagih pertanggungjawaban Ditjen Imigrasi.
Kalau hasilnya cuma pujian basa-basi dan rekomendasi normatif, maka kunjungan ini tidak lebih dari pencitraan politik jelang agenda nasional.
Publik Bali tidak butuh kunjungan. Publik Bali butuh tindakan. Deportasi cepat, sanksi tegas untuk sponsor nakal, dan tutup celah mafia visa yang sudah lama menganga.
Pertanyaannya sekarang: DPR mau jadi pengawas beneran, atau cuma tamu kehormatan di kantor Imigrasi?
#ImigrasiBali #DPRRI #NgurahRai #PengawasanKeimigrasian #WNA Bali
Social Header