"Bupati Diminta Kaji Ulang Pelantikan Guntur di Tengah Dugaan Pelanggaran Etika”

Halmahera Selatan – Dugaan perilaku tidak pantas yang menyeret seorang oknum aparatur sipil negara berinisial GR alias Alian Guntur kian menjadi sorotan publik. Ironisnya, isu ini mencuat justru di saat yang bersangkutan disebut-sebut tengah berada dalam radar promosi jabatan strategis di lingkup pemerintahan kecamatan. Kamis 30/04.

GR, yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Bacan, Desa Babang, diduga pernah terlibat komunikasi tidak wajar dengan seorang perempuan bersuami saat masih bertugas di Kantor Camat Bacan Timur Tengah, Desa Bibinoi, pada tahun 2025.

Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya mengungkap bahwa komunikasi tersebut berlangsung intens melalui aplikasi WhatsApp, dan diduga berkembang hingga pada pertukaran konten yang tidak pantas. Dugaan ini memunculkan pertanyaan serius terkait integritas moral dan etika seorang pejabat publik.

“Komunikasi itu bukan sekadar biasa. Ada indikasi kuat mengarah pada pelanggaran etika, bahkan diduga melibatkan konten yang tidak semestinya,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Jika terbukti, tindakan tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai moral, tetapi juga berpotensi melanggar kode etik aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.

Yang menjadi perhatian publik, isu ini mencuat bersamaan dengan kabar bahwa GR masuk dalam daftar kandidat kuat untuk menduduki jabatan camat dalam waktu dekat. Kondisi ini memicu kekhawatiran luas, mengingat jabatan tersebut menuntut integritas, keteladanan, dan kepercayaan publik yang tinggi.

“Bagaimana mungkin seseorang dengan dugaan rekam jejak seperti itu justru dipromosikan? Ini menyangkut marwah pemerintahan,” tegas sumber.

Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk tidak menutup mata. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik yang kian tergerus.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan didorong segera mengambil langkah konkret, mulai dari klarifikasi resmi, pemanggilan pihak terkait, hingga pemeriksaan menyeluruh secara objektif dan independen.

Tanpa langkah tegas, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa promosi jabatan tidak lagi berlandaskan integritas, melainkan kepentingan tertentu.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Namun tekanan publik terus menguat, menuntut jawaban, kejelasan, dan tindakan nyata.

Redaksi: