Breaking News

Vonis Percobaan Kasus Kekerasan terhadap Anak di PN Binjai Tuai Sorotan, Keluarga Korban Desak KY dan Jamwas Turun Tangan

Foto : Ary M alias Ary dan Beno saat diamankan polisi

BINJAI – MedanPers.id | Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dalam perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan Nomor Perkara 277/Pid.B/2026/PN Bji menuai sorotan tajam. Terdakwa Ary Maulana alias Ary (43), yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak, justru dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan ketentuan tidak perlu menjalani hukuman tersebut sepanjang memenuhi syarat pidana pengawasan.

Putusan yang dibacakan pada Selasa (10/11/2026) itu memantik kekecewaan keluarga korban berinisial AM (17), warga Kelurahan Rambung Barat, Kota Binjai. Mereka mempertanyakan rasa keadilan dalam penanganan perkara yang korbannya merupakan seorang anak di bawah umur.

Majelis Hakim yang diketuai Gracious Kesuma Prisntama Perangin Angin, didampingi dua hakim anggota, Muhammad Yusup Sembiring dan Steven P.H., menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa pengawasan tiga tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, terdakwa diwajibkan tidak bertemu, berinteraksi, maupun sengaja mendekati korban selama satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan segera setelah putusan dibacakan, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa satu balok kayu berukuran 68,5 sentimeter dan satu flashdisk merek Vandisk berkapasitas 4 GB diperintahkan untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut sekaligus menjadi pertanyaan publik: ketika seseorang dinyatakan terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, apakah pidana pengawasan yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban?

JPU dan Majelis Hakim Didesak Dievaluasi

Kekecewaan keluarga korban tidak berhenti pada berat-ringannya hukuman. Mereka juga mempertanyakan bagaimana proses penuntutan dan pertimbangan hukum yang akhirnya melahirkan putusan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Suzana dari Kejaksaan Negeri Binjai sebelumnya menangani perkara yang berdasarkan informasi dalam pemberitaan didakwa menggunakan Pasal 262 ayat (1) KUHP baru.

Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V.

Namun, perlu ditegaskan bahwa vonis hakim dalam perkara ini didasarkan pada dakwaan alternatif kedua, yakni tindak pidana kekerasan terhadap anak. Karena itu, penilaian terhadap putusan harus memperhatikan keseluruhan dakwaan, fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum majelis hakim.

Orang tua korban menilai putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi anaknya. Bahkan, mereka meminta lembaga pengawas penegakan hukum turun tangan memeriksa proses penanganan perkara tersebut.

"Kami terus terang kecewa dan mempertanyakan rasa keadilan dalam perkara ini. Kami mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) maupun Komisi Kejaksaan RI memeriksa JPU Dewi Suzana. Begitu juga majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar diperiksa Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung," ungkap orang tua korban, sebagaimana keterangannya yang disampaikan dalam pemberitaan.

Lebih jauh, keluarga korban mengaku mendengar informasi yang tidak sedap mengenai dugaan adanya pemberian sesuatu dari pihak terdakwa melalui oknum tertentu untuk memengaruhi penanganan perkara.

Namun, dugaan tersebut masih sebatas kecurigaan dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan menerima suap tanpa pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga berwenang.

"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kami meminta semuanya diperiksa secara objektif dan transparan. Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan yang terbuka dan profesional," tegasnya.

Kronologi Penganiayaan: Korban Diduga Dipukul Menggunakan Balok Kayu

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam pemberitaan sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu (2/8/2026), sekitar pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah kos di Jalan Masjid Baiturrahman Nomor 7, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota.

Saat itu, korban AM bersama sejumlah rekannya sedang duduk di teras rumah kos. Tiba-tiba, sekelompok pemuda datang dan diduga melakukan penyerangan.

Korban disebut mengalami pemukulan menggunakan balok kayu hingga mengalami tindak kekerasan secara bersama-sama.

Polres Binjai kemudian mengamankan Ary Maulana alias Ary pada Minggu (2/8/2026), sekitar pukul 02.00 WIB. Dalam informasi awal penyidikan, turut disebut seorang pria berinisial HAP alias BT (33), warga Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Sementara itu, seorang terduga pelaku lainnya bernama Beno disebut masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan informasi keluarga korban.

Keluarga korban juga mempertanyakan alasan HAP alias BT yang sebelumnya sempat diamankan kemudian dilepaskan oleh penyidik. Mereka meminta kepolisian menjelaskan perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Ujian Integritas Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum, terutama ketika perkara menyangkut korban anak yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus.

Publik berhak mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan telah sesuai dengan ketentuan hukum, fakta persidangan, serta prinsip perlindungan anak.

Di sisi lain, dugaan penyimpangan dalam proses penuntutan maupun persidangan harus diuji melalui mekanisme pengawasan resmi, bukan sekadar berkembang menjadi rumor.

Jamwas dan Komisi Kejaksaan dapat diminta menelusuri aspek profesionalitas JPU, sedangkan KY dan Badan Pengawasan MA dapat diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim sesuai kewenangannya.

Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab

Hingga berita ini disusun, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada JPU Dewi Suzana, Kejaksaan Negeri Binjai, Majelis Hakim PN Binjai, serta pihak-pihak terkait mengenai pertimbangan penjatuhan pidana pengawasan dan tudingan yang disampaikan keluarga korban.

Konfirmasi juga diperlukan terkait perkembangan penanganan terhadap terduga pelaku lainnya, termasuk HAP alias BT dan Beno.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan menyimpulkan adanya praktik suap atau pelanggaran etik sebelum ada hasil pemeriksaan lembaga berwenang. Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka.

Sebab, keadilan bukan sekadar perkara dijatuhi hukuman atau tidak, melainkan bagaimana hukum ditegakkan secara transparan, profesional, dan mampu memberikan perlindungan nyata kepada korban anak.

Reporter: Rudy Hartono & Redaksi
Editor: Zulkarnain Idrus

© Copyright 2022 - MEDAN PERS