BANDA ACEH —Medan Pers.Id
Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang semestinya menjadi ruang refleksi dan doa justru berujung kericuhan di Kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Ribuan masyarakat Aceh sebelumnya berkumpul untuk mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama. Kegiatan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Namun, suasana berubah panas ketika sejumlah peserta mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM), disertai bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bendera putih.
Dari zikir, berubah menjadi panggung kritik
Sekitar dua jam setelah kegiatan dimulai, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menyampaikan orasi.
Isu yang disuarakan bukan semata-mata peringatan perdamaian. Massa juga menyoroti penanganan bencana banjir dan longsor Aceh yang dinilai lambat serta mempertanyakan pelaksanaan sejumlah butir kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM.
Kritik kemudian berkembang menjadi persoalan politik dan sosial Aceh.
Teriakan “merdeka” menggema di tengah massa, sementara bendera bulan bintang terus dikibarkan. Kondisi inilah yang kemudian membuat aparat keamanan berupaya melakukan pengendalian.
Bendera menjadi titik ledak
Persoalan bendera bukan isu baru dalam perjalanan politik Aceh. Simbol bulan bintang memiliki sejarah panjang dan sangat sensitif karena berkaitan dengan identitas GAM serta dinamika perdamaian Aceh.
Karena itu, ketika simbol tersebut muncul dalam jumlah besar dalam momentum peringatan 21 tahun damai, respons aparat dan massa akhirnya berhadapan langsung.
Kericuhan kemudian pecah.
Sejumlah laporan media menyebut massa terlibat aksi saling kejar dengan aparat. Bahkan, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo dilaporkan diusir dan dilempari botol serta gelas plastik ketika mencoba masuk ke tengah kerumunan untuk menenangkan situasi. Ia bersama sejumlah personel kemudian meninggalkan kompleks masjid.
Aparat mundur, pertanyaan publik justru maju
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan serius: mengapa peringatan damai justru dapat berubah menjadi benturan antara masyarakat dan aparat di salah satu simbol paling penting Aceh?
Masjid Raya Baiturrahman bukan sekadar bangunan ibadah. Tempat tersebut mempunyai posisi historis dan simbolik yang sangat kuat bagi masyarakat Aceh.
Karena itu, ketika halaman masjid berubah menjadi arena ketegangan, persoalannya tidak lagi sekadar soal siapa melempar botol dan siapa mundur.
Yang lebih penting adalah bagaimana negara membaca kegelisahan masyarakat Aceh sebelum simbol-simbol lama kembali menjadi bahan bakar konflik.
Sejumlah laporan juga menyebut adanya kerusakan kendaraan dan eskalasi kericuhan di sekitar lokasi. Namun, jumlah kendaraan yang rusak, korban luka, serta kronologi kerusakan secara keseluruhan masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi aparat agar pemberitaan tidak terjebak pada informasi yang beredar di media sosial.
21 tahun damai, tetapi bara persoalan belum sepenuhnya padam?
Perdamaian Aceh telah berlangsung selama 21 tahun. Namun peristiwa 15 Agustus 2026 menunjukkan bahwa perdamaian tidak cukup hanya diperingati melalui seremoni.
Perdamaian harus dirasakan melalui penyelesaian persoalan politik, ekonomi, pembangunan, kebencanaan, serta pelaksanaan kesepakatan yang menjadi fondasi berakhirnya konflik.
Jangan sampai zikir untuk keselamatan Aceh berubah menjadi alarm bagi pemerintah.
Bendera bulan bintang mungkin hanya simbol yang terlihat di permukaan. Tetapi ketika ribuan orang meneriakkan “merdeka” dan aparat harus mundur dari tengah massa, negara semestinya membaca peristiwa tersebut sebagai sinyal serius tentang adanya persoalan yang belum selesai, bukan sekadar keributan massa.
Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah tidak boleh berubah menjadi kekerasan terhadap aparat maupun perusakan fasilitas. Pelemparan benda, pengejaran petugas, dan tindakan anarkis tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terbukti dilakukan oleh individu tertentu.
Damai bukan berarti bebas berbuat apa saja. Tetapi damai juga bukan berarti rakyat harus berhenti bertanya.
Yang dibutuhkan Aceh hari ini bukan saling memburu antara massa dan aparat, melainkan keberanian pemerintah membuka kembali ruang dialog, mengevaluasi pelaksanaan perdamaian, dan menjawab keresahan masyarakat dengan data serta kebijakan yang nyata.
21 tahun damai jangan hanya menjadi angka di kalender. Jika bara persoalan dibiarkan, simbol lama bisa kembali menjadi api.
Catatan :
MedanPers — Laporan berdasarkan pantauan dan pemberitaan sejumlah media pada 15 Agustus 2026. Klaim mengenai korban, kerusakan kendaraan, penggunaan senjata atau tindakan aparat lainnya perlu menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Social Header