Sumut-MedanPers.Id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, Bupati Langkat, Syah Afandin, yang juga merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), turut diamankan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. Namun hingga saat ini, KPK belum mengungkap konstruksi perkara yang sedang diusut. Lembaga antirasuah itu masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Terlepas dari hasil penyelidikan yang masih berjalan, peristiwa ini kembali menjadi tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. Publik kembali disuguhi kabar kepala daerah yang berurusan dengan KPK, memperpanjang daftar panjang pejabat yang gagal menjaga amanah jabatan.
Jika nantinya dugaan korupsi terbukti, maka kasus ini bukan sekadar mencoreng nama pribadi atau partai politik, melainkan juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang diberikan melalui proses demokrasi. Jabatan publik seharusnya menjadi sarana melayani rakyat, bukan pintu masuk bagi praktik yang merugikan keuangan negara.
Masyarakat kini menunggu langkah KPK untuk mengungkap perkara secara transparan. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga ada penetapan status hukum dan proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
Social Header