Prabowo Waras! Penghargaan Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Marsinah: Antara Pembangunan dan Keadilan

Jakarta, 15 November 2025 , MedanPers. Id

 Pemerintah Indonesia mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada dua sosok yang memiliki latar belakang sangat berbeda, yakni Soeharto, mantan Presiden Orde Baru, dan Marsinah, seorang buruh pabrik yang menjadi simbol perjuangan hak buruh. Pengumuman ini memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan tokoh sejarah terkait makna penghargaan tersebut.

Soeharto dikenal sebagai sosok yang membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi pada era Orde Baru. Selama masa pemerintahannya, pembangunan infrastruktur dan pengendalian inflasi menjadi pencapaian yang diakui luas.

 Namun, pemerintahannya juga ditandai oleh pembungkaman kebebasan berpendapat, pengendalian ketat terhadap media, serta perlakuan represif terhadap kelompok yang menentang rezimnya.Di sisi lain, Marsinah, yang bekerja sebagai buruh pabrik di Nganjuk, Jawa Timur, meninggal dunia secara tragis pada tahun 1993 setelah menyuarakan tuntutan keadilan bagi pekerja. Kasus pembunuhannya hingga kini menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap perjuangan buruh pada masa itu.Pemberian gelar pahlawan nasional kepada kedua figur ini menimbulkan pertanyaan mendalam di masyarakat. 

Apakah layak seorang penguasa yang pernah menjalankan rezim represif dan korban pelanggaran hak asasi yang dilandasi keberanian melawan ketidakadilan mendapatkan penghargaan yang sama?

Sejarawan dan observasi publik menyoroti pentingnya kejujuran sejarah dalam menentukan penghargaan semacam ini. 

Mereka mengingatkan bahwa pembangunan tanpa keadilan sosial dapat dianggap sebagai kekuasaan tanpa moralitas.

 Penegakan keadilan dan pengakuan terhadap korban penindasan dianggap sebagai aspek yang tidak bisa diabaikan dalam pembangunan bangsa.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Marsinah secara bersamaan mencerminkan dilema bangsa Indonesia dalam menghadapi sejarah. Di satu sisi, ada penghargaan terhadap pembangunan; di sisi lain, terdapat tuntutan menyelesaikan luka historis yang selama ini terabaikan.

Pemerintah diminta untuk tidak hanya memberikan gelar, tetapi juga mengakui sepenuhnya kompleksitas sejarah dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak tanpa terkecuali.