Jakarta 19/10/2025, Medan Pers. Id
Arsul Sani, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dilantik pada 18 Januari 2024. Sebelumnya, ia merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Arsul juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dua periode sejak 2014 hingga 2024, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah X.
Arsul memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Magister Sains S2 Ilmu Komunikasi dari STIKOM The London School of Public Relations, dan Doktor Ilmu Hukum dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia. Disertasinya berjudul Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings
Namun, keaslian ijazah doktor Arsul Sani dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia, kini dipertanyakan karena universitas tersebut sedang dalam pengusutan
KPK Polandia terkait dugaan praktik jual beli ijazah.
Skandal dugaan suap dan penerbitan ijazah palsu yang menyeret Collegium Humanum Warsaw Management University di Polandia kini berdampak hingga Indonesia.
Keaslian gelar doktor yang diperoleh beberapa pejabat publik, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), mulai dipertanyakan.
Surat kabar Polandia, Rzeczpospolita, melaporkan bahwa universitas tersebut diduga menerima suap untuk menerbitkan lebih dari seribu ijazah palsu. Pendiri dan mantan rektor universitas, Pawe Czarnecki, telah ditahan atas tuduhan 30 pelanggaran, termasuk menerima suap senilai sekitar Rp4,1 miliar.Di Indonesia sendiri, gelar doktor dari Collegium Humanum yang dimiliki Arsul Sani, Hakim MK, menjadi sorotan publik. Banyak yang menuntut verifikasi menyeluruh untuk memastikan keaslian ijazah tersebut.
Topik ini ramai dibahas dalam podcast Refly Harun pada 14 Oktober 2025, sehingga menimbulkan desakan agar instansi terkait segera mengusutnya.
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Arsul Sani atau Mahkamah Konstitusi soal dugaan ini. Kasus ini menambah kekhawatiran tentang validitas gelar akademik pejabat publik.
Sumber :Surat kabar Polandia, Rzeczpospolita
Social Header