Jakarta, – Di tengah kenyataan pahit masih ada puluhan juta rakyat hidup miskin, pejabat-pejabat negara justru tenggelam dalam bancakan gaji dan fasilitas mewah. Data BPS mencatat 24 juta orang miskin, sementara Bank Dunia memperkirakan lebih dari 100 juta rakyat Indonesia hidup rentan miskin. Kontras ini makin menyakitkan ketika pejabat pusat hingga daerah justru sibuk menumpuk kekayaan.
Potret kebobrokan perusahaan pelat merah bukan hal baru. Kasus penyelundupan motor Harley oleh direksi Garuda Indonesia pernah mengguncang publik. Skandal Jiwasraya yang merugikan Rp13,7 triliun, serta kasus Asabri Rp10,8 triliun, menjadi bukti bagaimana BUMN dijadikan ladang bancakan oleh segelintir elit.
Data terakhir memperlihatkan angka gaji direksi bank negara yang sulit diterima nalar. Di Bank Mandiri, gaji dan tunjangan tetap direksi pada 2024 mencapai Rp339,66 miliar setahun. Artinya, setiap orang mengantongi sekitar Rp2,36 miliar per bulan. Dewan komisarisnya tak kalah mewah, rata-rata Rp930 juta per bulan.
Di BRI lebih mencengangkan. Tiap direksi diguyur hingga Rp4,24 miliar per bulan, sementara komisaris menerima Rp114 juta. Di BPJS Kesehatan, delapan direksi masing-masing menikmati Rp342,56 juta per bulan. Ironisnya, jutaan rakyat harus pontang-panting mencari Rp35 ribu saban bulan untuk membayar iuran, bahkan sering kehilangan hak layanan kesehatan karena tunggakan.
Di Senayan, wakil rakyat juga tak kalah rakus. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut total gaji dan tunjangan anggota DPR bisa menembus Rp240 juta per bulan. Angka ini jauh di atas klaim resmi pimpinan DPR yang hanya menyebut Rp65,5 juta. Publik lebih percaya data FITRA, sebab fakta lapangan menunjukkan anggota dewan tetap bergelimang fasilitas.
Pejabat daerah ikut menikmati. DPRD Depok mencatat gaji Rp45 juta per bulan, DPRD Bekasi Rp46 juta. Walikota, bupati hingga gubernur, meski gaji pokoknya kecil, tetap mendapat biaya operasional ratusan juta bahkan miliaran rupiah tiap bulan.
Jika gaji anggota DPR RI dibatasi Rp30 juta per bulan, negara bisa menghemat Rp40,25 miliar setiap bulan. Angka itu cukup untuk membangun ratusan rumah rakyat miskin. Namun yang terjadi sebaliknya: rakyat dibiarkan berebut bantuan, sementara pejabat berpesta di atas penderitaan.
Lebih ironis lagi, banyak pejabat bergaji resmi hanya puluhan juta, tetapi hartanya mencapai ratusan miliar. Dugaan kuat, kekayaan itu berasal dari rente politik dan bisnis sumber daya alam—mulai dari batu bara, nikel, emas, hingga sawit dan pasir laut.
Kesenjangan ini kian menegaskan, kerakusan pejabat bukan sekadar soal korupsi. Lebih dalam, ia lahir dari hilangnya empati. Di negeri dengan ratusan juta rakyat miskin, elitnya memilih memperkaya diri, tanpa malu menumpuk miliaran rupiah setiap bulan dari uang negara.
Social Header