Medan Pers id Halmahera Selatan – Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menuai kritik keras. Alih-alih transparan, instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan dokumen kependudukan itu justru menunjukkan sikap tertutup. Kepala Dinas Dukcapil bersama seorang kader Noh diduga menolak memberikan konfirmasi kepada awak media. Lebih parah lagi, Noh disebut bersikap arogan dan tidak profesional saat menerima tamu di kantor.
Masyarakat Kecewa, Pelayanan Publik Dipertaruhkan Perilaku tersebut menambah daftar panjang keluhan masyarakat. Dukcapil adalah pintu utama pelayanan administrasi kependudukan yang menyangkut hak dasar rakyat, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, akta lahir, hingga dokumen kematian. Ketika pejabat dan stafnya justru menolak bersikap terbuka, kepercayaan publik otomatis semakin terkikis.
“Kalau Kepala Dinas dan pegawainya saja menolak dikonfirmasi dan melayani dengan arogan, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa pelayanan ini berjalan baik? Justru kami semakin takut hak-hak kependudukan kami terabaikan,” ujar seorang warga Bacan Timur.
Keluhan yang sama juga datang dari tokoh masyarakat yang menyebut pelayanan Dukcapil selama ini seringkali lamban dan tidak ramah. Mereka menilai, masalah bukan hanya pada sistem, tetapi juga pada mentalitas aparatur yang seharusnya melayani, bukan justru merendahkan rakyat.
Bertentangan dengan Undang-Undang
Sikap menolak konfirmasi jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam regulasi itu ditegaskan, setiap badan publik wajib memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali yang secara hukum dikecualikan.
Dengan menutup diri dari media dan masyarakat, Kepala Dinas Dukcapil beserta kadernya dianggap melanggar prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.
Sorotan dan Desakan ke Bupati Sejumlah tokoh masyarakat menilai persoalan ini bukan hanya kegagalan internal Dukcapil, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Mereka mendesak Bupati Halmahera Selatan segera turun tangan mengevaluasi Kepala Dinas Dukcapil.
“Bupati harus bertindak tegas. Kalau Kepala Dinas dan aparaturnya tidak mampu bersikap profesional, lebih baik diganti saja. Jangan sampai pelayanan dasar ini terus mencoreng wajah pemerintah daerah,” tegas seorang pemerhati kebijakan publik di Bacan.
Menurut mereka, pelayanan publik adalah wajah birokrasi. Jika pelayanan administrasi kependudukan saja sudah bermasalah, maka citra pemerintahan Halmahera Selatan ikut dipertaruhkan.
Publik Menunggu Ketegasan Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Dukcapil Halmahera Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait penolakan konfirmasi maupun dugaan sikap arogan kader Noh. Diamnya pejabat ini semakin mempertebal dugaan bahwa masalah pelayanan publik di Dukcapil memang tidak dikelola dengan serius.
Kini, semua mata tertuju pada Bupati Halmahera Selatan. Publik menanti langkah tegas: apakah berani mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Dukcapil yang dinilai arogan dan tidak profesional, atau justru membiarkan masalah ini berlarut-larut hingga rakyat terus dirugikan. Red
Social Header