Audiensi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Nurcahyo J.M., S.H., M.H. beserta jajaran.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 89 tentang kerja sama dan peran serta masyarakat dalam memperkuat peran Pemasyarakatan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi berkoordinasi terkait penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana di wilayah Sumatera Selatan. Pembahasan difokuskan pada kolaborasi penyelenggaraan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam upaya _Restorative Justice_, penyatuan visi dan misi terkait kewenangan pelaksanaan eksekusi dan penahanan, serta penanganan _overcapacity_ dan _overcrowding_ di Lapas dan Rutan.
Kakanwil Ditjenpas Sumsel, Gun Gun Gunawan menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, berkeadilan, dan berdampak bagi masyarakat.
Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum, agar pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat berjalan optimal, ujarnya.
Sementara itu, Kajati Sumsel menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk terus memperkuat koordinasi dengan jajaran Pemasyarakatan.
Kegiatan silaturahmi dan audiensi berjalan dengan baik dan lancar, serta diharapkan dapat memperkuat kerja sama kedua instansi dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang berkeadilan di Sumatera Selatan. — (AS)
Social Header