MEDANPERS.ID | MEDAN – Lima bulan berlalu sejak laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang nenek berusia 69 tahun, Rostiana Saragih, dilayangkan ke Polrestabes Medan. Namun hingga Kamis (12/11/2026), perkara tersebut belum menunjukkan kepastian yang diharapkan keluarga korban. Belum ada seorang pun terlapor yang ditetapkan sebagai tersangka.
Ironisnya, di tengah belum jelasnya proses hukum, Rostiana masih harus menjalani hari-hari dengan bayang-bayang ketakutan dan trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Sementara itu, keluarga korban terus mempertanyakan keseriusan aparat dalam menuntaskan laporan tersebut.
Laporan dugaan penganiayaan itu tercatat dengan Nomor: LP/B/2731/VI/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 25 Juni 2026.
Merasa tidak memperoleh informasi perkembangan perkara secara memadai, keluarga akhirnya mendampingi Rostiana mendatangi Polrestabes Medan pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 14.00 WIB.
Kedatangan mereka bukan sekadar meminta penjelasan administratif, melainkan menuntut kepastian: sejauh mana penyidikan berjalan dan kapan perkara tersebut memperoleh kejelasan hukum?
Dalam pertemuan dengan penyidik Pidum Polrestabes Medan, keluarga memperoleh janji bahwa penanganan perkara akan segera dilanjutkan.
Penyidik disebut menyampaikan rencana pelaksanaan gelar perkara internal pada hari itu atau keesokan harinya. Pihak keluarga juga dijanjikan akan menerima informasi apabila gelar perkara tersebut dilaksanakan maupun tidak.
Selain itu, penyidik berjanji segera menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pihak korban.
Namun, bagi keluarga, janji tindak lanjut tidak boleh berhenti menjadi sekadar rangkaian pernyataan. Mereka membutuhkan perkembangan konkret, transparansi penyidikan, dan kepastian hukum.
NENEK 69 TAHUN MASIH KETAKUTAN, KELUARGA MINTA PERLINDUNGAN
Di hadapan wartawan, Rostiana Saragih mengungkapkan bahwa dirinya masih mengalami trauma ketika mengingat peristiwa pemukulan yang diduga dilakukan sekelompok orang terhadap dirinya.
"Saya masih takut, karena pelaku masih bebas. Saya trauma kalau ingat mereka memukul saya," ungkap Rostiana dengan suara bergetar.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dampak perkara ini bukan hanya persoalan luka akibat dugaan kekerasan, tetapi juga menyangkut rasa aman seorang perempuan lanjut usia.
Rostiana secara terbuka meminta Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, turun tangan langsung mengawasi penanganan perkaranya.
Ia juga menyampaikan kekecewaan terhadap proses penanganan laporan dan mempertanyakan kinerja jajaran Reskrim yang menangani perkara tersebut.
Bahkan, korban meminta perlindungan agar tidak terus hidup dalam ketakutan selama proses hukum berlangsung.
KELUARGA DESAK PENYIDIK PIDUM BUKA KEJELASAN PERKARA
Perwakilan keluarga korban, Ruth Helena Sinaga, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Polrestabes Medan merupakan upaya memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun.
Menurutnya, penanganan perkara harus berlandaskan fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah, bukan dipengaruhi jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan pihak tertentu.
"Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keistimewaan. Kami mendesak penyidik Pidum Polrestabes Medan agar segera menetapkan terlapor sebagai tersangka demi tegaknya keadilan," tegas Ruth Helena.
Keluarga juga menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara. Mereka tidak ingin laporan dugaan penganiayaan terhadap orang tua mereka terus menggantung tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai langkah lanjutan, keluarga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Komnas Perempuan untuk meminta perhatian dan perlindungan terhadap Rostiana.
ZULFAHRI TANJUNG: JANGAN BIARKAN LAPORAN MASYARAKAT MENGGANTUNG
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung turut menyoroti lambannya kepastian penanganan perkara tersebut.
Ia mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka setelah laporan berjalan sekitar lima bulan, terlebih menurut keterangannya, SP2HP telah diterbitkan penyidik.
Zulfahri menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut hingga keluarga korban memperoleh kejelasan dan perlindungan hukum.
"Kami berharap kepolisian mampu membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap warga negara, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban yang hingga kini mengaku masih mengalami trauma.
"Kami juga menekankan agar pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada korban, karena korban mengalami trauma akibat penganiayaan tersebut," tuturnya.
Zulfahri bahkan melontarkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum yang dirasakan masyarakat.
"Kalau hari ini kita bisa saksikan bahwa susahnya masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, kalaulah Polrestabes Medan tidak bisa memberikan rasa keadilan, artinya tidak sesuai dengan slogan Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat," tegasnya.
KAPOLRESTABES MEDAN DITANTANG BUKTIKAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN
Perkara Rostiana Saragih kini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas penanganan laporan masyarakat di Polrestabes Medan.
Lima bulan tanpa penetapan tersangka memang tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran prosedur penyidikan. Namun, kondisi tersebut patut diikuti penjelasan yang terbuka mengenai tahapan penyidikan, kendala yang dihadapi, alat bukti yang telah diperoleh, serta langkah hukum berikutnya.
Publik berhak mengetahui apakah pemeriksaan saksi telah dilakukan, apakah bukti telah dianalisis, dan apa alasan perkara tersebut belum mencapai tahap penetapan tersangka.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak diharapkan turun tangan memastikan seluruh proses berjalan profesional, objektif, dan tidak berlarut-larut.
Jangan sampai seorang nenek berusia 69 tahun harus terus menanggung trauma, sementara kepastian atas laporan dugaan kekerasan yang dialaminya belum juga diperoleh.
Lima bulan bukan waktu yang singkat bagi seorang korban untuk menunggu kepastian. Yang dibutuhkan bukan sekadar janji gelar perkara dan penerbitan SP2HP, melainkan transparansi, perlindungan korban, serta proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan belum adanya penetapan tersangka maupun perkembangan substantif penyidikan.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolrestabes Medan dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan.
Sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus
Social Header