Breaking News

Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Berupa USG (Ultrasonografi) di Dinas Kesehatan Diduga Macet,




Aceh Tamiang– Publik menyoroti adanya informasi yang beredar terkait proses penyelidikan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa USG (Ultrasonografi) di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

Diketahui, pengadaan alat kesehatan tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Direktur LBH Kantara, Ajie Lingga, S.H., menegaskan bahwa sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat, pihaknya merasa perlu mempertanyakan sejauh mana proses hukum yang sedang berjalan di tingkat kepolisian tersebut.

"Kami mendapat informasi bahwa saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) sedang mendalami dugaan masalah pada pengadaan USG di Dinkes tahun 2023. Jika benar demikian, LBH Kantara mempertanyakan sudah sejauh mana progres penyelidikannya? Publik berhak tahu karena ini menyangkut uang negara dan fasilitas kesehatan masyarakat," tegas Ajie Lingga di Karang Baru, Senin (26/01/2026).

Pria yang akrab disapa Advokat Pirang ini menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus dugaan korupsi, sekecil apapun itu. Menurutnya, pengadaan alat kesehatan adalah sektor vital yang tidak boleh dijadikan lahan main-main oleh oknum tertentu.

"Ini anggaran 2023, artinya barangnya baru. Kalau baru diadakan saja sudah ada indikasi bermasalah hingga dilirik penyidik, berarti ada yang tidak beres dalam perencanaannya atau pelaksanaannya. Kami mendesak Polres Aceh Tamiang untuk tegak lurus dan transparan. Jangan sampai kasus ini 'masuk angin' atau jalan di tempat tanpa kejelasan," cetusnya.

Ajie menambahkan, LBH Kantara akan terus mengawal isu ini. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan DAK Fisik sangat ketat, dan setiap penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kami dukung penuh kepolisian untuk membongkar jika memang ada praktik rasuah di sana. Peran serta masyarakat dan lembaga advokasi sangat dibutuhkan untuk memastikan penegakan hukum berjalan
on the track. Kami tunggu perkembangan hasil penyelidikannya," tutup Ajie.
© Copyright 2022 - MEDAN PERS